400+ Judul Skripsi Hukum Tata Negara tentang Desa, Menggali Potensi Desa sebagai Tulang Punggung Pembangunan Lokal

Desa, kini bukanlah sekadar tempat tinggal para petani dengan pemandangan sawah yang hijau dan tenang. Desa telah memopulerkan dirinya sebagai bidang penelitian yang menarik di dalam dunia hukum tata negara. Dalam konteks ini, mahasiswa-mahasiswa hukum tata negara sering kali mengeksplorasi desa sebagai objek kajian dalam skripsi-skripsi mereka. Salah satu judul skripsi terpopuler adalah “Hukum Tata Negara tentang Desa”. Mari kita lihat lebih dekat tentang bagaimana topik ini mempengaruhi pembangunan lokal dan berkontribusi dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Dalam skripsi ini, topik yang diangkat adalah sejauh mana keberadaan hukum tata negara dalam konteks desa dapat berperan sebagai tulang punggung pembangunan lokal. Desa sebagai unit terkecil dari tata negara memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang peran hukum tata negara dalam mengatur desa serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di tingkat lokal.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, skripsi ini akan melakukan metode penelitian yang komprehensif, termasuk wawancara dengan pemerintah desa, dokumentasi kebijakan pemerintah terkait desa, serta telaah terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang desa. Pengumpulan data dan analisis yang mendalam akan memberikan wawasan yang kuat tentang bagaimana hukum tata negara dapat memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan desa.

Dalam tulisannya, penulis juga akan memaparkan kajian-kajian terdahulu terkait topik ini. Berbagai penelitian dan artikel jurnal yang relevan akan diangkat untuk memberikan sudut pandang yang beragam tentang peran hukum tata negara terhadap desa. Dengan menganalisis karya-karya terdahulu, skripsi ini akan memberikan kontribusi baru dalam memperkaya pengetahuan tentang hukum tata negara sekaligus memberikan gambaran bagaimana desa dapat menjadi tulang punggung pembangunan lokal.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan peran hukum tata negara dalam menjadikan desa sebagai tulang punggung pembangunan lokal. Dengan demikian, tantangan dan hambatan yang dihadapi desa dalam meningkatkan ekonomi, mengatasi konflik sosial, serta mengatasi masalah administrasi publik dapat diatasi dengan lebih efektif. Lebih dari sekadar sebuah skripsi, penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat sistem hukum tata negara di Indonesia.

Dalam era di mana desa semakin menjadi perhatian dan pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang inklusif, skripsi dengan judul “Hukum Tata Negara tentang Desa” memiliki signifikansi yang jelas. Desa sebagai tempat tinggal mayoritas penduduk di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pengaturan hukum. Hari ini, mari bersama-sama kita jelajahi dunia hukum tata negara dan desa, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

Tips Judul Skripsi Hukum Tata Negara tentang Desa

Saat menentukan judul skripsi dalam bidang hukum tata negara tentang desa, ada beberapa tips yang dapat membantu Anda untuk mendapatkan judul yang tepat dan menarik. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda gunakan:

1. 1. Pilih Topik yang Menarik dan Relevan

Langkah pertama dalam menentukan judul skripsi adalah dengan memilih topik yang menarik dan relevan. Pilihlah topik yang sesuai dengan minat dan passion Anda, serta topik yang memiliki relevansi dengan perkembangan terkini dalam bidang hukum tata negara tentang desa.

1. 1. Tentukan Fokus Penelitian

Setelah memilih topik yang sesuai, tentukan fokus penelitian Anda. Apakah Anda ingin mengkaji aspek peraturan hukum yang berkaitan dengan desa, ataukah ingin mengkaji implementasi hukum tata negara dalam pengelolaan desa? Atau mungkin ada fokus lain yang Anda ingin teliti lebih dalam.

1. 1. Lakukan Studi Literatur

Sebelum menentukan judul skripsi, lakukan studi literatur terlebih dahulu. Baca artikel, jurnal, buku, atau sumber-sumber lain yang terkait dengan topik yang Anda pilih. Dengan melakukan studi literatur, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang akan Anda teliti, sehingga dapat membantu dalam menentukan judul yang tepat.

1. 1. Konsultasikan dengan Dosen Pembimbing

Selanjutnya, konsultasikan dengan dosen pembimbing Anda. Dosen pembimbing adalah sumber informasi yang berharga, mereka dapat memberikan saran dan masukan tentang judul skripsi yang tepat dan sesuai dengan minat Anda. Diskusikan ide-ide Anda dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan input yang berharga dalam menentukan judul skripsi.

1. 1. Perhatikan Ketersediaan Sumber Data

Saat menentukan judul skripsi, pastikan Anda memperhatikan ketersediaan sumber data. Pastikan bahwa data yang dibutuhkan untuk penelitian Anda dapat ditemukan dengan mudah dan tidak sulit untuk diakses. Jika sumber data sulit ditemukan, maka akan sulit pula untuk menyelesaikan penelitian Anda.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Bisakah saya mengganti judul skripsi setelah disetujui?

Ya, Anda dapat mengganti judul skripsi setelah disetujui oleh dosen pembimbing. Namun, pastikan Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing Anda dan mendiskusikan alasan perubahan judul yang diinginkan.

2. Apakah sebaiknya memilih judul skripsi yang spesifik atau umum?

Sebaiknya Anda memilih judul skripsi yang spesifik. Dengan memilih judul yang spesifik, Anda dapat lebih fokus dalam melakukan penelitian dan analisis. Judul yang terlalu umum cenderung sulit untuk diteliti dengan mendalam.

3. Bagaimana cara mencari referensi yang relevan untuk judul skripsi saya?

Anda dapat mencari referensi yang relevan dengan melakukan studi literatur. Gunakan mesin pencari seperti Google Scholar atau perpustakaan universitas Anda untuk mencari artikel, jurnal, atau buku yang terkait dengan topik skripsi Anda.

4. Apakah saya harus menulis proposal penelitian sebelum menentukan judul skripsi?

Ya, sebaiknya Anda menulis proposal penelitian sebelum menentukan judul skripsi. Proposal penelitian akan membantu Anda untuk merumuskan tujuan penelitian, metodologi, dan kerangka teoritis yang akan Anda gunakan dalam skripsi Anda.

5. Apakah ada batasan dalam menentukan judul skripsi?

Tentu saja, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam menentukan judul skripsi. Pastikan judul yang Anda pilih sesuai dengan bidang studi Anda, relevan dengan perkembangan terkini, dan memungkinkan untuk diteliti dalam batasan waktu dan sumber daya yang Anda miliki.

400+ Judul Skripsi Hukum Tata Negara tentang Desa

1. DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI – 94
2. IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA – 91
3. PERANAN AWG1 SUMBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 4 TH 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBULU DAN KEC. SUSUT KAB. DATI II BANGLI] – 95
4. REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI DESA SEPULU KEC. SEPULU KAB. MALANG] – 94
5. PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM – 94
6. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA – 96
7. KETIDAKEFEKTIFAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN EKSEKUTIF – 93
8. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA – 97
9. DAMPAK PEMBENTUKAN OMBUDSMAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK – 95
10. PERANAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN – 93
11. ANALISIS KONSTITUSI NEGARA DALAM KONTEKS PERUBAHAN POLITIK DAN SOSIAL – 96
12. PERANAN HUKUM DALAM MENANGANI KONFLIK ANTAR ETNIS – 94
13. EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA – 92
14. PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG – 97
15. DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH – 94
16. ANALISIS KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KEADILAN KONSTITUSIONAL – 95
17. PERANAN PERADILAN ADMINISTRATIF DALAM MENGAWASI TINDAKAN PEMERINTAH – 93
18. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN HAK ASASI MANUSIA – 96
19. ANALISIS KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PRESIDENSIIL – 94
20. DAMPAK PEMILIHAN UMUM TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK – 92
21. PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA KEAMANAN NASIONAL – 97
22. ANALISIS PERAN LEGISLATIF DALAM PEMBENTUKAN ANGGARAN NEGARA – 94
23. PENGARUH HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM TATA NEGARA – 95
24. DAMPAK PERUBAHAN KONSTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA – 93
25. EVALUASI PERAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN KEADILAN KONSTITUSIONAL – 96
26. PERANAN PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BURUH – 94
27. DAMPAK KORBAN KEJAHATAN TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA – 92
28. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN NASIONAL – 97
29. PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT – 94
30. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT – 95
31. PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP HUKUM PEMILIHAN UMUM – 93
32. PERANAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PELESTARIAN ALAM – 96
33. ANALISIS KONFLIK AGAMA DAN TOLERANSI BERAGAMA – 94
34. EVALUASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR – 92
35. DAMPAK PERUBAHAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK – 97
36. ANALISIS PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH – 94
37. PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENEGAKKAN KEADILAN SOSIAL – 95
38. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT MISKIN – 93
39. EVALUASI KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN – 96
40. PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETATANEGARAAN – 94
41. PERANAN HUKUM KELUARGA DALAM MEMBINA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA – 92
42. ANALISIS KEAMANAN NASIONAL DALAM KONTEKS GLOBALISASI – 97
43. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP EKONOMI NASIONAL – 94
44. EVALUASI PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENEGAKKAN HUKUM – 95
45. PERANAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA – 93
46. ANALISIS KONFLIK ETNIS DAN PENYELESAIANNYA – 96
47. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTANIAN TERHADAP PANGAN NASIONAL – 94
48. PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEDUDUKAN PARLEMEN – 92
49. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN – 97
50. ANALISIS KESEHATAN MENTAL DAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA – 94
51. EVALUASI PERAN PERADILAN MILITER DALAM KEAMANAN NASIONAL – 95
52. PERANAN KELUARGA DALAM PEMBINAAN ANAK – 93
53. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH TERHADAP INVESTASI – 96
54. ANALISIS KONFLIK SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT – 94
55. PERANAN HUKUM KESEHATAN DALAM PERLINDUNGAN PASIEN – 92
56. PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEDUDUKAN KEWARGANEGARAAN – 97
57. EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN INTEGRITAS PUBLIK – 94
58. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP MUTU PENDIDIKAN – 95
59. PERANAN HUKUM PERBURUAN DAN PERIKANAN DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN – 93
60. ANALISIS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI – 96
61. PERANAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KECANDUAN NARKOBA – 94
62. PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAM – 92
63. EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEAMANAN MASYARAKAT – 97
64. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN EKONOMI GLOBAL TERHADAP INDUSTRI NASIONAL – 94
65. ANALISIS KONFLIK PERBURUAN DAN PERIKANAN DI LAUT – 95
66. PERANAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN GLOBAL – 93
67. PERANAN KELUARGA DALAM PEMBINAAN ANAK REMAJA – 96
68. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN USAHA – 94
69. EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS – 92
70. PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT – 97
71. ANALISIS KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI – 94
72. PERANAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH – 95
73. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK – 93
74. EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT – 96
75. PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPOLISIAN – 94
76. PERANAN HUKUM PERTANAHAN DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP – 92
77. ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN – 97
78. PERANAN KELUARGA DALAM PEMBINAAN KARAKTER ANAK – 94
79. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP PELAKSANAAN USAHA – 95
80. EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PARTISIPASI PUBLIK – 93
81. PENGARUH KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI – 96
82. ANALISIS KEAMANAN NASIONAL DAN KEADILAN SOSIAL – 94
83. PERANAN HUKUM PERDAGANGAN DALAM PELINDUNGAN KONSUMEN – 92
84. DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN KESEHATAN TERHADAP KUALITAS HIDUP MASYARAKAT – 97
85. EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PENYITAAN ASSET – 94
86. PERANAN KELUARGA DALAM PEMBINAAN ANAK USIA DINI – 95
87. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DI INDONESIA – 94
88. DAMPAK KETIDAKEFEKTIFAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DESA – 93
89. TANTANGAN DAN PROSPEK DESA DALAM ERA DIGITALISASI – 92
90. PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL – 91
91. PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA – 90
92. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN HAK ASASI MANUSIA – 89
93. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA – 88
94. HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN – 87
95. DAMPAK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP DESA – 86
96. TANTANGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA – 85
97. PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA – 84
98. PERANAN KELOMPOK TANI DALAM PEMBANGUNAN DESA – 83
99. ANALISIS HUKUM TENTANG DESA ADAT DAN DESA HUKUM – 82
100. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM – 81
101. KONFLIK HAK MILIK TANAH DI DESA – 80
102. PERANAN PEMUDA DESA DALAM PEMBANGUNAN – 79
103. ANALISIS HUKUM TENTANG KEPALA DESA – 78
104. DAMPAK DESA TERTINGGAL TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL – 77
105. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI – 76
106. PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL DI DESA – 75
107. ANALISIS HUKUM TENTANG DANA DESA – 74
108. PELAKSANAAN DEMOKRASI DESA – 73
109. TANTANGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA – 72
110. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT – 71
111. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA – 70
112. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT – 69
113. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA – 68
114. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PEMBANGUNAN – 67
115. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN DI DESA – 66
116. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI DESA – 65
117. PELAKSANAAN KEADILAN ADMINISTRATIF DI DESA – 64
118. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DI DESA – 63
119. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR – 62
120. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN DESA – 61
121. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM – 60
122. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DESA – 59
123. TANTANGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA – 58
124. PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA – 57
125. ANALISIS HUKUM TENTANG DANA DESA – 56
126. PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA – 55
127. PERANAN PEMUDA DESA DALAM PEMBANGUNAN – 54
128. ANALISIS HUKUM TENTANG KEPALA DESA – 53
129. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN DI DESA – 52
130. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PENDIDIKAN – 51
131. PELAKSANAAN KEADILAN ADMINISTRATIF DI DESA – 50
132. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DI DESA – 49
133. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL – 48
134. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PERADILAN DI DESA – 47
135. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI – 46
136. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA – 45
137. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI DESA – 44
138. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI – 43
139. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA – 42
140. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA – 41
141. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PERTANIAN – 40
142. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA – 39
143. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT – 38
144. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – 37
145. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI – 36
146. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA – 35
147. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA – 34
148. PELAKSANAAN KEADILAN ADMINISTRATIF DI DESA – 33
149. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DI DESA – 32
150. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL – 31
151. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT – 30
152. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR – 29
153. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DESA – 28
154. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI DESA – 27
155. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PENDIDIKAN – 26
156. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI – 25
157. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA – 24
158. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PERTANIAN DAN KEHUTANAN – 23
159. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA – 22
160. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT – 21
161. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR – 20
162. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR – 19
163. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DESA – 18
164. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA – 17
165. PELAKSANAAN KEADILAN ADMINISTRATIF DI DESA – 16
166. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DAN AIR DI DESA – 15
167. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – 14
168. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PERADILAN DESA – 13
169. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL – 12
170. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA – 11
171. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA – 10
172. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN KUALITAS HIDUP – 9
173. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM – 8
174. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA – 7
175. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PERTANIAN DAN PERIKANAN – 6
176. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA – 5
177. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN DESA HUKUM – 4
178. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN – 3
179. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI – 2
180. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DESA – 1 </li
181. ANALISIS HUKUM TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL – 101
182. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN DESA – 102
183. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEBUDAYAAN DESA – 103
184. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN DI DESA – 104
185. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN – 105
186. ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD DALAM DESA – 106
187. PELAKSANAAN DEMOKRASI DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT – 107
188. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN – 108
189. PERANAN PEMUDA DESA DALAM PEWARISAN KEARIFAN LOKAL – 109
190. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGELOLAAN TANAH ULAYAT – 110
191. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI – 111
192. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KULTURAL – 112
193. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT DESA – 113
194. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ADAT DI DESA – 114
195. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN AKSES KESEHATAN – 115
196. ANALISIS HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI DESA – 116
197. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) – 117
198. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN NILAI-NILAI BUDAYA – 118
199. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI – 119
200. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN DESA – 120
201. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DI DESA – 121
202. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN – 122
203. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR – 123
204. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN TANTANGAN HUKUMNYA – 124
205. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT – 125
206. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL – 126
207. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 127
208. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN – 128
209. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – 129
210. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN KELOMPOK TANI – 130
211. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN DI DESA – 131
212. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN ADMINISTRATIF – 132
213. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DAN AIR ULAYAT DI DESA – 133
214. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP – 134
215. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI DESA – 135
216. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN – 136
217. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DESA – 137
218. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DESA – 138
219. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – 139
220. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL – 140
221. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERLINDUNGANNYA – 141
222. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL – 142
223. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA DESA – 143
224. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 144
225. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM – 145
226. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR – 146
227. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA – 147
228. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELAYANAN KESEHATAN DI DESA – 148
229. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN ADMINISTRATIF – 149
230. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DAN AIR ULAYAT DI DESA – 150
231. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT – 151
232. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN BUDAYA DESA – 152
233. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN – 153
234. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN DESA – 154
235. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT – 155
236. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN – 156
237. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL – 157
238. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PELAYANAN PUBLIK – 158
239. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT – 159
240. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA LOKAL – 160
241. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 161
242. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM – 162
243. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI – 163
244. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA – 164
245. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DESA – 165
246. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL – 166
247. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DAN AIR ULAYAT – 167
248. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA – 168
249. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN NILAI-NILAI AGAMA – 169
250. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI – 170
251. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA – 171
252. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT – 172
253. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – 173
254. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA – 174
255. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERANAN LSM – 175
256. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL – 176
257. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI DESA – 177
258. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN PERADILAN ADAT – 178
259. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN – 179
260. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERTANIAN DAN KEHUTANAN DESA – 181
261. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DESA – 182
262. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN KESEJAHTERAAN HEWAN – 183
263. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DAN HAK HUTAN ADAT – 184
264. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN – 185
265. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN KESENIAN LOKAL – 186
266. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MINUM – 187
267. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT DESA – 188
268. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA BERKELANJUTAN – 189
269. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN AGAMA – 190
270. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA – 191
271. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERANAN MEDIA MASSA – 192
272. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP – 193
273. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT – 194
274. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 195
275. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PARIWISATA – 196
276. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT – 197
277. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA DESA – 198
278. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DESA – 199
279. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL EKONOMI – 200
280. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DAN HAK AIR ADAT – 201
281. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI KECIL – 202
282. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN PENGETAHUAN LOKAL – 203
283. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI TERBARUKAN – 204
284. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA – 205
285. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT – 206
286. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM – 207
287. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN – 208
288. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERLINDUNGAN ANAK – 209
289. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN – 210
290. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA – 211
291. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN PEMBINAAN DESA – 212
292. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT – 213
293. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA – 214
294. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA – 215
295. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN ANAK – 216
296. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL DAN BUDAYA – 217
297. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DAN HAK PENGELOLAAN HUTAN ADAT – 218
298. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN – 219
299. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN KESENIAN TRADISIONAL – 220
300. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MINUM DAN SANITASI – 221
301. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA – 222
302. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT – 223
303. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN – 224
304. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESENIAN – 225
305. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERANAN PENDIDIKAN – 226
306. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESENIAN – 227
307. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN ANAK – 228
308. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 229
309. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI DAN LINGKUNGAN – 230
310. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN – 231
311. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA – 232
312. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KETERAMPILAN – 233
313. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL EKONOMI – 234
314. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DAN HAK KEBUDAYAAN – 235
315. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA – 236
316. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN PENGETAHUAN BUDAYA – 237
317. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN PERTANIAN – 238
318. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA – 239
319. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT – 240
320. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR – 241
321. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL – 242
322. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERANAN ORGANISASI MASYARAKAT – 243
323. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN – 244
324. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN ANAK – 245
325. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 246
326. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI DAN KESEHATAN – 247
327. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI – 248
328. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA – 249
329. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL DAN BUDAYA – 251
330. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DAN HAK KESENIAN LOKAL – 252
331. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) – 253
332. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN PENGETAHUAN AGAMA – 254
333. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KEHUTANAN – 255
334. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KESELAMATAN DESA – 256
335. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT – 257
336. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT – 258
337. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA LOKAL – 259
338. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERANAN PENDIDIKAN KESEHATAN – 260
339. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESENIAN LOKAL – 261
340. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN ANAK – 262
341. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 263
342. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI DAN LINGKUNGAN – 264
343. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN – 265
344. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA – 266
345. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT – 267
346. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL EKONOMI – 268
347. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DAN HAK PENGELOLAAN HUTAN ADAT – 269
348. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN – 270
349. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN PENGETAHUAN TRADISIONAL – 271
350. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MINUM DAN SANITASI – 272
351. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DESA – 273
352. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT – 274
353. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN – 275
354. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESENIAN TRADISIONAL – 276
355. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERANAN ORGANISASI KEAGAMAAN – 277
356. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT – 278
357. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA – 279
358. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 280
359. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT – 281
360. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA – 282
361. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA – 283
362. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA – 284
363. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN – 285
364. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESENIAN DAN BUDAYA – 286
365. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERANAN ORGANISASI SOSIAL – 287
366. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESENIAN TRADISIONAL – 288
367. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA – 289
368. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 290
369. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI DAN LINGKUNGAN – 291
370. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI – 292
371. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA – 293
372. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL DAN BUDAYA – 295
373. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DAN HAK KESENIAN LOKAL – 296
374. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) – 297
375. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN PENGETAHUAN AGAMA – 298
376. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KEHUTANAN – 299
377. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KESELAMATAN DESA – 300
378. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT – 301
379. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT – 302
380. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA LOKAL – 303
381. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERANAN PENDIDIKAN KESEHATAN – 304
382. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESENIAN LOKAL – 305
383. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN ANAK – 306
384. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 307
385. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI DAN LINGKUNGAN – 308
386. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN – 309
387. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA – 310
388. TANTANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT – 311
389. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN KEADILAN SOSIAL EKONOMI – 312
390. ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DAN HAK PENGELOLAAN HUTAN ADAT – 313
391. PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN – 314
392. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PEWARISAN PENGETAHUAN TRADISIONAL – 315
393. ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MINUM DAN SANITASI – 316
394. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DESA – 317
395. TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT – 318
396. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN – 319
397. ANALISIS HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESENIAN TRADISIONAL – 320
398. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA DAN PERANAN ORGANISASI KEAGAMAAN – 321
399. DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT – 322
400. PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA – 323
401. ANALISIS HUKUM TENTANG KELEMBAGAAN DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN HUKUM – 324
402. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT – 325
403. HUBUNGAN ANTARA DESA DAN KOTA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA – 326
404. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA – 327

Demikianlah beberapa tips dalam menentukan judul skripsi hukum tata negara tentang desa. Dengan mengikuti tips di atas, diharapkan Anda dapat menemukan judul skripsi yang tepat dan menarik, serta dapat menjalankan penelitian dengan lancar. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing Anda atau pihak yang berkompeten dalam bidang hukum tata negara tentang desa untuk mendapatkan masukan dan arahan yang lebih lanjut. Selamat menentukan judul skripsi dan semoga sukses dalam penelitian Anda!