250+ Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru, Kajian Seru tentang Kejahatan dan Hukuman!

Selamat datang di dalam artikel jurnalistik kami yang akan membahas judul skripsi hukum pidana terbaru! Jangan khawatir, kita akan menjelajahi topik ini dengan cara yang santai dan menyenangkan, tetapi tetap memberikan informasi yang berharga dan bermanfaat. Jadi, siapkah kamu untuk memasuki dunia yang menegangkan dari kejahatan dan hukuman?

Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengingatkan bahwa judul-judul skripsi yang ditampilkan di sini hanyalah contoh semata. Tentu saja, bahasan ini dapat memberikan inspirasi bagi para mahasiswa hukum yang tengah mencari referensi atau ingin menemukan ide-ide segar yang menarik.

Mari kita mulai dengan judul skripsi hukum pidana terbaru yang pertama: “Mengurai Paradigma Pemidanaan dalam Konteks Kebijakan Kriminal di Era Digital”. Ah, perhatikan betapa menariknya topik ini! Kejahatan dalam dunia maya terus berkembang pesat, dan penegakan hukum harus beradaptasi dengan cepat. Pemidanaan dalam era digital tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan konvensional, sehingga kita akan mempelajari strategi baru yang efektif untuk melawan kejahatan ini.

Selanjutnya, ada judul skripsi lain yang tak kalah menarik, yaitu “Relevansi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kasus Korupsi yang Kompleks di Indonesia”. Wow! Korupsi adalah masalah serius di negara kita, dan studi yang mencoba menggali akar penyebabnya serta mencari solusi yang berbasis pada hukum pidana akan sangat berharga. Maklum saja, apa yang telah terjadi di system peradilan kita mengundang perdebatan dan kritik, sehingga riset ini bisa menjadi tonggak perubahan yang fundamental.

Tidak ketinggalan pula, judul selanjutnya yang dapat membangkitkan rasa penasaran kita, yaitu “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Korban Kejahatan Seksual: Perspektif Perlindungan dan Keadilan”. Ketika anak-anak kita menjadi korban kejahatan seksual, mereka butuh keadilan dan perlindungan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, riset yang membahas penerapan asas ultimum remedium dan bagaimana itu berkaitan dengan hukuman pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah sangat penting.

Terakhir, tetapi tak kalah menarik, judul skripsi hukum pidana terbaru yang keempat adalah “Dampak Penerapan Perbandingan Luhur dalam Pemidanaan terhadap Kejahatan Lingkungan”. Didalam tuduhan kejahatan lingkungan, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti urgensi perlunya perlindungan lingkungan dan pencegahan kerusakan lebih lanjut. Dengan mempelajari efek penerapan perbandingan luhur dalam pemidanaan terhadap kejahatan lingkungan, riset ini akan memberikan wawasan baru dan mendalam tentang peradilan di dunia yang semakin terancam oleh kerusakan lingkungan.

Demikianlah beberapa judul skripsi hukum pidana terbaru yang kami angkat dalam artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan inspirasi bagi para mahasiswa hukum yang ingin mencari topik menarik serta relevan untuk penelitian mereka. Tetap semangat dan jadilah agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia hukum pidana!

Tips Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru

Pada tingkat perguruan tinggi, penulisan skripsi hukum pidana menjadi salah satu tugas akademik yang cukup menantang. Proses penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum pidana serta analisis yang komprehensif membuat penulisan skripsi ini perlu dilakukan dengan cermat. Salah satu tahapan penting dalam penulisan skripsi adalah pemilihan judul yang relevan dan menarik. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menentukan judul skripsi hukum pidana terbaru yang dapat membantu Anda:

1. Pilih Topik yang Aktual

Pastikan judul skripsi yang Anda pilih masih relevan dan berhubungan dengan isu-isu terkini dalam hukum pidana. Misalnya, Anda dapat memilih topik yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana di era digital atau pertimbangan hukum dalam kasus korupsi politik.

2. Tentukan Ruang Lingkup yang Terbatas

Agar penelitian Anda dapat dilakukan dengan baik dalam batas waktu yang ditentukan, tentukan ruang lingkup penelitian yang spesifik. Misalnya, fokuskan pada analisis kasus hukum pidana terkait jenis kejahatan tertentu atau wilayah geografis tertentu.

3. Gunakan Pendekatan Interdisipliner

Manfaatkan pendekatan interdisipliner dalam penelitian Anda dengan menggabungkan aspek-aspek lain yang relevan, seperti sosiologi, psikologi, atau ekonomi. Pendekatan interdisipliner dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap kasus-kasus hukum pidana yang Anda telaah.

4. Periksa Ketersediaan Data dan Literatur

Pastikan data dan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian Anda tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal ini akan memudahkan proses penelitian dan penulisan skripsi Anda, serta memastikan validitas hasil yang diperoleh.

5. Bekerja Sama dengan Dosen Pembimbing

Konsultasikan ide judul skripsi Anda dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing merupakan sumber wawasan dan pengalaman yang berharga dalam bidang hukum pidana. Dengan bekerja sama dengan dosen pembimbing, Anda dapat menemukan judul skripsi yang terbaik sesuai minat dan kemampuan Anda.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Apa saja tahapan dalam menulis skripsi hukum pidana?

Tahapan-tahapan dalam menulis skripsi hukum pidana antara lain: pemilihan judul, penelitian, pengumpulan data, analisis data, penulisan, dan penyusunan kesimpulan.

2. Bagaimana cara mencari literatur hukum pidana yang relevan?

Untuk mencari literatur hukum pidana yang relevan, Anda dapat menggunakan perpustakaan perguruan tinggi, situs web jurnal hukum, atau database online seperti Google Scholar.

3. Bagaimana mencari data kasus hukum pidana terkini?

Anda dapat mencari data kasus hukum pidana terkini melalui berbagai sumber, seperti berita online, website Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau putusan-putusan pengadilan yang dipublikasikan secara online.

4. Apa manfaat menggunakan pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum pidana?

Pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum pidana dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif terhadap fenomena hukum pidana. Hal ini dapat membantu Anda dalam melakukan analisis yang lebih mendalam dan memberikan kontribusi baru terhadap perkembangan ilmu hukum pidana.

5. Apa yang harus dilakukan setelah menyelesaikan penulisan skripsi hukum pidana?

Setelah menyelesaikan penulisan skripsi hukum pidana, Anda dapat melakukan revisi dan penyempurnaan berdasarkan saran dari dosen pembimbing. Selanjutnya, Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan publikasi atau mempresentasikan hasil penelitian Anda dalam seminar atau konferensi terkait.

250+ Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru

1. Analisis putusan nomor 333/Pid.B/2020/PN Pgp tentang perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
2. Analisis putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk terhadap tindak pidana mengedar olahan minuman arak tanpa izin edar
3. Analisis putusan pengadilan negeri Sungailiat nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang perkara pidana perambahan hutan untuk kegiatan pertambangan ilegal
4. Analisis putusan pengadilan tinggi Bangka Belitung No.14/PID-SUS2018/PT.BBL terhadap tindak pidana pemilihan umum
5. Implementasi pembinaan anak pidana pelaku pencabulan (studi kasus di LPKA Kelas II A Pangkalpinang)
6. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan undang-undang tentang kebijakan narkotika
7. Pengaruh perubahan ketentuan dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana korupsi
8. Analisis putusan pengadilan internasional dalam kasus tindak pidana perang
9. Perbandingan hukuman pidana di berbagai negara terhadap tindak pidana narkotika
10. Analisis putusan pengadilan tinggi dalam kasus tindak pidana terorisme
11. Implementasi restorative justice dalam sistem hukum pidana
12. Analisis putusan Mahkamah Agung dalam kasus tindak pidana korupsi oleh pejabat publik
13. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
14. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia dalam hukum pidana
15. Pengaruh media massa terhadap opini publik dalam kasus tindak pidana terkenal
16. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia
17. Implikasi hukum internasional terhadap tindak pidana terorisme
18. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang pertanggungjawaban pidana korporasi
19. Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana
20. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus perang saudara
21. Pengaruh teknologi digital terhadap investigasi tindak pidana
22. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana perdagangan manusia
23. Implikasi hukum internasional dalam penanggulangan tindak pidana cyber
24. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus kejahatan terhadap lingkungan
25. Pengaruh perubahan legislasi terhadap tindak pidana ekonomi
26. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana pencucian uang
27. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana seksual
28. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan penegakan hukum
29. Pengaruh hukuman mati dalam sistem hukum pidana
30. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana korupsi oleh swasta
31. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana terorisme
32. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang perlindungan data pribadi dalam hukum pidana
33. Pengaruh narkotika dalam tindak pidana di kalangan remaja
34. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penipuan
35. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana berat
36. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus genosida
37. Pengaruh hukuman alternatif dalam sistem hukum pidana
38. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana narkotika
39. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana perbudakan modern
40. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia dalam hukum pidana
41. Pengaruh perubahan sosial terhadap tindak pidana kekerasan
42. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan
43. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia
44. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia
45. Pengaruh perubahan teknologi terhadap tindak pidana cyber
46. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana pencurian
47. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana terhadap lingkungan
48. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang perlindungan hak anak dalam hukum pidana
49. Pengaruh hukuman pemasyarakatan terhadap tindak pidana
50. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penipuan investasi
51. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual
52. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus perang saudara
53. Pengaruh perubahan regulasi terhadap tindak pidana ekonomi
54. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana korupsi oleh pejabat publik
55. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana terhadap perdagangan manusia
56. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia dalam hukum pidana
57. Pengaruh media sosial terhadap persepsi tindak pidana di masyarakat
58. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penggelapan
59. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana terorisme
60. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus pelanggaran hukum perang
61. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang
62. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan rehabilitasi narapidana
63. Pengaruh perubahan budaya terhadap tindak pidana kejahatan terorganisasi
64. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana perampokan
65. Pengaruh hukuman jangka panjang dalam sistem hukum pidana
66. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di zona konflik
67. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana terhadap lingkungan
68. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
69. Pengaruh perubahan ekonomi terhadap tindak pidana kejahatan keuangan
70. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika
71. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan
72. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus tindak pidana terorisme internasional
73. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana perbudakan
74. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatasan kebebasan berpendapat dalam hukum pidana
75. Pengaruh perubahan teknologi informasi terhadap tindak pidana cyber
76. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penggelapan dana publik
77. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia
78. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa konflik
79. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana terhadap perdagangan manusia
80. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme
81. Pengaruh perubahan sosial budaya terhadap tindak pidana kekerasan dalam keluarga
82. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana korupsi dalam sektor swasta
83. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan identitas
84. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus pelanggaran hukum perang internasional
85. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana pencurian
86. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia dalam hukum pidana
87. Pengaruh perubahan teknologi komunikasi terhadap tindak pidana peretasan data
88. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana pemalsuan dokumen
89. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana korupsi
90. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa konflik bersenjata
91. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana terhadap kejahatan lingkungan
92. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan penggunaan hukuman mati dalam hukum pidana
93. Pengaruh perubahan politik terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara
94. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penyelundupan
95. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual
96. Analisis putusan Mahkamah Internasional dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa konflik bersenjata
97. Implikasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana terhadap perdagangan narkotika
98. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia dalam hukum pidana
99. Pengaruh perubahan ekonomi global terhadap tindak pidana korupsi internasional
100. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana pembunuhan berencana
101. Analisis putusan nomor 333/Pid.B/2020/PN Pgp tentang perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
102. Analisis putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk terhadap tindak pidana mengedar olahan minuman arak tanpa izin edar
103. Analisis putusan pengadilan negeri Sungailiat nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang perkara pidana perambahan hutan untuk kegiatan pertambangan ilegal
104. Analisis putusan pengadilan tinggi Bangka Belitung No.14/PID-SUS2018/PT.BBL terhadap tindak pidana pemilihan umum
105. Implementasi pembinaan anak pidana pelaku pencabulan (studi kasus di LPKA Kelas II A Pangkalpinang)
106. Analisis putusan pengadilan nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Jkt tentang tindak pidana korupsi di sektor pendidikan
107. Kajian hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan perkuliahan
108. Analisis putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta No. 22/PID.SUS/2019/PT.DKI terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi online
109. Peran hukum pidana dalam mengatasi kejahatan siber di era digital
110. Analisis putusan nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sby tentang tindak pidana perdagangan manusia
111. Ketidakpatuhan protokol kesehatan dalam konteks pidana selama pandemi COVID-19
112. Analisis putusan pengadilan tinggi Sumatera Selatan No. 30/PID.SUS/2021/PT.SSH terhadap tindak pidana pemerkosaan
113. Pengaturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana terorisme
114. Analisis putusan pengadilan tinggi Malang No. 18/Pid.Sus/2020/PT.Mlg tentang tindak pidana penjualan obat-obatan ilegal
115. Tinjauan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika di perbatasan
116. Analisis putusan nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tsm terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan
117. Perbandingan hukuman dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana di beberapa negara
118. Analisis putusan pengadilan tinggi Jawa Barat No. 15/Pid.Sus/2019/PT.JBR terhadap tindak pidana penggelapan
119. Ketidakpatuhan terhadap hukum pidana terkait dengan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja
120. Analisis putusan nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Mks terhadap tindak pidana penipuan investasi
121. Kajian hukum tentang tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan
122. Analisis putusan pengadilan tinggi Aceh No. 12/Pid.Sus/2019/PT.Aceh terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
123. Pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana internasional
124. Analisis putusan nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slt tentang tindak pidana perjudian online
125. Kajian hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen
126. Analisis putusan pengadilan tinggi Bali No. 20/Pid.Sus/2020/PT.Bali terhadap tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga
127. Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sektor pelayanan publik
128. Analisis putusan nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kdr tentang tindak pidana peredaran narkotika
129. Kajian hukum terhadap tindak pidana kejahatan komputer
130. Analisis putusan pengadilan tinggi Sulawesi Utara No. 17/PID.SUS/2019/PT.SLU terhadap tindak pidana penculikan
131. Pengaruh hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan
132. Analisis putusan nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bdg tentang tindak pidana penyelundupan hewan dilindungi
133. Kajian hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak
134. Analisis putusan pengadilan tinggi Riau No. 19/PID.SUS/2020/PT.Riau terhadap tindak pidana penyuapan
135. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana
136. Analisis putusan nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bks tentang tindak pidana pemalsuan uang
137. Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler
138. Analisis putusan pengadilan tinggi Kalimantan Selatan No. 16/PID.SUS/2019/PT.KS terhadap tindak pidana perampokan
139. Pengaruh rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika
140. Analisis putusan nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bjm tentang tindak pidana kejahatan cyber
141. Kajian hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan di lingkungan kampus
142. Analisis putusan pengadilan tinggi Papua No. 14/PID.SUS/2020/PT.Papua terhadap tindak pidana penggelapan
143. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia
144. Analisis putusan nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Mdn tentang tindak pidana penipuan online shop
145. Kajian hukum tentang tindak pidana perambahan hutan di wilayah konservasi
146. Analisis putusan pengadilan tinggi Jambi No. 18/PID.SUS/2019/PT.Jbi terhadap tindak pidana penadah
147. Pemberian grasi dalam kasus tindak pidana korupsi
148. Analisis putusan nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bks tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika
149. Kajian hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian
150. Analisis putusan pengadilan tinggi Sumatera Barat No. 21/PID.SUS/2020/PT.SBH terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan
151. Pengaturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana terorisme
152. Analisis putusan nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Lbg tentang tindak pidana perjudian ilegal
153. Kajian hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar
154. Analisis putusan pengadilan tinggi Aceh No. 15/PID.SUS/2019/PT.Aceh terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen
155. Pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana internasional
156. Analisis putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Plg tentang tindak pidana peredaran narkotika
157. Kajian hukum terhadap tindak pidana kejahatan komputer
158. Analisis putusan pengadilan tinggi Sulawesi Tengah No. 19/PID.SUS/2019/PT.ST terhadap tindak pidana penculikan
159. Pengaruh hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan
160. Analisis putusan nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bks tentang tindak pidana penyelundupan hewan dilindungi
161. Kajian hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak
162. Analisis putusan pengadilan tinggi Sulawesi Utara No. 20/PID.SUS/2020/PT.SLU terhadap tindak pidana penyuapan
163. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana
164. Analisis putusan nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Btm tentang tindak pidana pemalsuan uang
165. Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler
166. Analisis putusan pengadilan tinggi Kalimantan Tengah No. 21/PID.SUS/2019/PT.KTG terhadap tindak pidana perampokan
167. Pengaruh rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika
168. Analisis putusan nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Bna tentang tindak pidana kejahatan cyber
169. Kajian hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan di lingkungan kampus
170. Analisis putusan pengadilan tinggi Kalimantan Barat No. 22/PID.SUS/2020/PT.KBR terhadap tindak pidana penggelapan
171. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia
172. Analisis putusan nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mlg tentang tindak pidana penipuan online shop
173. Kajian hukum tentang tindak pidana perambahan hutan di wilayah konservasi
174. Analisis putusan pengadilan tinggi Kalimantan Selatan No. 23/PID.SUS/2019/PT.KS terhadap tindak pidana penadah
175. Pemberian grasi dalam kasus tindak pidana korupsi
176. Analisis putusan nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mdo tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika
177. Kajian hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian
178. Analisis putusan pengadilan tinggi Kalimantan Timur No. 24/PID.SUS/2020/PT.KT terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan
179. Pengaturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana terorisme
180. Analisis putusan nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Jkt tentang tindak pidana perjudian ilegal
181. Kajian hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar
182. Analisis putusan pengadilan tinggi Jawa Barat No. 25/PID.SUS/2019/PT.JBR terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen
183. Pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana internasional
184. Analisis putusan nomor 333/Pid.B/2020/PN Pgp tentang perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
185. Analisis putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk terhadap tindak pidana mengedar olahan minuman arak tanpa izin edar
186. Analisis putusan pengadilan negeri Sungailiat nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang perkara pidana perambahan hutan untuk kegiatan pertambangan ilegal
187. Analisis putusan pengadilan tinggi Bangka Belitung No.14/PID-SUS2018/PT.BBL terhadap tindak pidana pemilihan umum
188. Implementasi pembinaan anak pidana pelaku pencabulan (studi kasus di LPKA Kelas II A Pangkalpinang)
189. Analisis putusan nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Jkt tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
190. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4563 K/PID/2021 tentang tindak pidana terorisme
191. Peran saksi ahli dalam proses persidangan tindak pidana narkotika (studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
192. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XVII/2019 tentang tindak pidana korupsi dalam pemilihan umum
193. Keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak (studi kasus di Pengadilan Anak Jakarta Selatan)
194. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12345 K/PID/2020 tentang tindak pidana perdagangan manusia
195. Penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana terorisme di Indonesia (tinjauan hukum dan isu-isu hak asasi manusia)
196. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XVIII/2021 tentang pemidanaan tindak pidana penghinaan presiden
197. Kebijakan perlindungan saksi dalam penanganan tindak pidana terorisme (studi kasus di Kepolisian Republik Indonesia)
198. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6789 K/PID/2019 tentang tindak pidana korupsi dalam sektor pendidikan
199. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana (perspektif hukum positif Indonesia)
200. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 30/PUU-XV/2018 tentang tindak pidana penodaan agama
201. Proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang (studi kasus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)
202. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5678 K/PID/2022 tentang tindak pidana penggelapan
203. Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika (tinjauan terhadap Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009)
204. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 10/PUU-XIX/2020 tentang tindak pidana penistaan agama
205. Peran hakim dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (tinjauan etika dan profesionalisme)
206. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9876 K/PID/2021 tentang tindak pidana pemerkosaan
207. Penerapan prinsip non retroaktif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi kasus perkara korupsi terbaru)
208. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 20/PUU-XX/2018 tentang tindak pidana penodaan lambang negara
209. Korupsi dalam sektor pelayanan kesehatan dan dampaknya terhadap hak atas kesehatan masyarakat (studi kasus RS Umum Jakarta)
210. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3456 K/PID/2020 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan
211. Kriminalisasi tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga (studi kasus di wilayah Surabaya)
212. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 40/PUU-XXI/2019 tentang tindak pidana pemerkosaan
213. Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia (studi kasus di Bea Cukai Indonesia)
214. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2345 K/PID/2021 tentang tindak pidana penipuan
215. Penerapan prinsip individualisasi dalam vonis pidana (tinjauan terhadap putusan-putusan terbaru)
216. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 5/PUU-XVIII/2018 tentang tindak pidana pemerkosaan
217. Pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme (studi kasus di Komnas HAM)
218. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4567 K/PID/2020 tentang tindak pidana perampokan
219. Penggunaan saksi ahli dalam persidangan tindak pidana lingkungan (studi kasus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
220. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 8/PUU-XVII/2019 tentang tindak pidana penodaan agama
221. Aspek hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis teknologi (studi kasus kejahatan cybercrime)
222. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7890 K/PID/2022 tentang tindak pidana pembunuhan
223. Pelaksanaan asas presumpsi tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia
224. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 12/PUU-XVIII/2021 tentang tindak pidana penodaan lambang negara
225. Keberlanjutan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan narkotika (studi kasus penyalahgunaan narkotika)
226. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3456 K/PID/2021 tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
227. Pelanggaran hak-hak tahanan dalam penanganan tindak pidana terorisme (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan)
228. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIX/2020 tentang tindak pidana penistaan agama
229. Peran advokat dalam pembelaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi (studi kasus di Pengadilan Negeri)
230. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8901 K/PID/2020 tentang tindak pidana penjualan anak
231. Penerapan asas keadilan dalam sistem peradilan pidana (tinjauan perkembangan hukum terbaru)
232. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-XXI/2019 tentang tindak pidana penodaan simbol negara
233. Pengaruh media massa terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi kasus media cetak dan elektronik)
234. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4567 K/PID/2021 tentang tindak pidana perampokan bank
235. Kebijakan perlindungan hak anak dalam proses peradilan tindak pidana anak (studi kasus di Pengadilan Anak)
236. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 40/PUU-XVIII/2018 tentang tindak pidana penodaan agama
237. Penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi kasus di Lembaga Penegakan Hukum)
238. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1234 K/PID/2022 tentang tindak pidana pemalsuan dokumen
239. Penerapan prinsip proporsionalitas dalam vonis pidana (studi kasus perkara tindak pidana terbaru)
240. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XVII/2019 tentang tindak pidana penodaan lambang negara
241. Korupsi dalam sektor pertanahan dan dampaknya terhadap pembangunan nasional (studi kasus di BPN)
242. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5678 K/PID/2021 tentang tindak pidana penipuan online
243. Penggunaan teknologi forensik dalam penegakan hukum tindak pidana kriminal (studi kasus di laboratorium forensik)
244. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XVIII/2020 tentang tindak pidana penodaan agama di media sosial
245. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana (perspektif korban tindak pidana perdagangan manusia)
246. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3456 K/PID/2022 tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
247. Pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika (studi kasus di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
248. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 30/PUU-XIX/2019 tentang tindak pidana penodaan agama
249. Peran hakim dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (tinjauan etika dan profesionalisme)
250. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7890 K/PID/2021 tentang tindak pidana pemerkosaan
251. Penerapan prinsip non retroaktif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi kasus perkara korupsi terbaru)
252. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 20/PUU-XX/2018 tentang tindak pidana penodaan lambang negara
253. Korupsi dalam sektor pelayanan kesehatan dan dampaknya terhadap hak atas kesehatan masyarakat (studi kasus RS Umum Jakarta)
254. Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3456 K/PID/2021 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Kesimpulan

Dalam menentukan judul skripsi hukum pidana terbaru, penting untuk memilih topik yang aktual, menentukan ruang lingkup yang terbatas, menggunakan pendekatan interdisipliner, memeriksa ketersediaan data dan literatur, serta bekerja sama dengan dosen pembimbing. Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat menulis skripsi hukum pidana yang bermutu dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana. Jangan lupa untuk selalu konsultasikan dan bekerja sama dengan dosen pembimbing agar penelitian dan penulisan skripsi Anda berjalan dengan baik. Selamat menulis skripsi dan semoga sukses!